<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=17988160776302404&amp;blogName=Arsip+Kuliah+Magister+Manajemen+S2&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=BLUE&amp;layoutType=CLASSIC&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F&amp;blogLocale=en_US&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fs2.wahyudiharto.com%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>

Penanaman Modal Asing dan Regulasi Kebijakan Pajak Eksport Import

Monday, October 26, 2009 by Eko Wahyudiharto

Keuntungan PMA:
  1. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta orang, merupakan suatu pasar potensial dan sumber tenaga kerja yang kompetitif
  2. Lokasi indonesia pada asia tenggara yang strategis menghubungkan beberapa rute pelayaran internasional yang vital
  3. Ekonomi terbuka berorientasi pasar dengan rezim pertukaran valuta asing yang bebas
  4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Persyaratan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan (selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 83/2001), kepemilikan modal PMA tidak seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam porsi yang cukup, kepemilikan diwajibkan juga untuk warga negara Indonesia atau BUMN.
  5. Melalui PMA, modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga PMA sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah
  6. Negara turut menikmati manfaat PMA melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing
  7. Secara politis, pemerintah negara asal PMA umumnya lebih ”lunak” pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusaha-nya di Indonesia
  8. Dapat diharapkan terjadinya alih-teknologi

Kebijakan pajak import-eksport yang harus dibuat untuk mendukung proses investasi adalah:
1. Bea Masuk
  • Menambah fasilitas dan rehabilitasi terhadap peralatan untuk produksi lebih besar dari 30% dari tarif saat ini untuk jenis kapasitas, atau jenis produksi.
  • Menurunkan bea masuk lebih rendah dari 5% dari tarif saat ini sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)
  • Diberikan keringanan bea masuk untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun sesuai dengan ketentuan untuk impor barang & barang modal.
  • Hendaknya pemerintah memperpanjang jangka waktu ijin impor dengan prosedur yang lebih mudah

2. Fasilitas Pajak
  • Pengurangan penghasilan lebih besar dari 30% sesuai ketentuan selama 6 tahun dari jumlah penanaman modal yang dilakukan
  • Penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat lagi
  • Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 10 tahun sesuai dengan ketentuan
  • Menaikkan 2 - 5% sedikit lebih tinggi dari pajak penghasilan dividen, atas pemberlakuan keringanan kebijakan pajak import-eksport
  • Pemberlakuan tetap Peraturan Pemerintah No. 146 tahun 2000 dan No. 12 tahun 2001 yaitu pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai untuk kegiatan impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

3. Ekspor Manufaktur
  • Pemberlakuan Pengembalian pajak dari impor barang atau material yang diperlukan untuk pabrik pembuat barang jadi untuk diekspor
  • Pemberlakuan Pengecualian Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibeli didalam negeri, untuk dipakai dalam pabrik yang menghasilkan barang untuk diekspor
  • Perusahaan bebas mengimpor bahan baku yang diperlukan yang tidak tersedia di dalam negeri

4. Kawasan Berikat
  • Diizinkan mengalihkan produksi ke pasar dalam negeri (melalui prosedur impor biasa) minimal 50% dari ekspor keseluruhan (dalam artian nilai) atau hingga 100% dari ekspor selain dari produk akhir
  • Keringanan bea diberikan untuk mesin dan peralatan yang dipinjamkan kepada sub kontraktor yang lokasinya di luar kawasan berikat untuk jangka waktu lebih besar dari 2 tahun sesuai dengan ketentuan untuk melanjutkan proses produksi mereka
  • Penetapan Keringanan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah pada pembelian barang untuk melanjutkan proses produksi kepada sub kontraktor yang lokasinya berada di luar atau diantara kawasan berikat
  • Kompensasi keringanan bagi kawasan berikat diatas wajib mencabut peraturan penjualan sisa atau limbah ke wilayah bea cukai Indonesia dari bahan yang digunakan dalam proses produksi

5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Daerah Tertentu dan Industri-industri Perintis
  • Pengurangan penghasilan netto sebesar kurang dari 30% sesuai ketentuan dari jumlah penanaman modal yang dilakukan
  • Menerapkan penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat lagi dari ketentuan
  • Penambahan jangka waktu Kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya hingga lebih dari 10 tahun
  • Pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku

Labels:

Seputar Permasalahan TKI

Saturday, October 24, 2009 by Eko Wahyudiharto

Kasus negatif terhadap TKI yang sering terjadi dan tidak mendapatkan penanganan yang sesuai ini banyak disebabkan oleh perbedaan yang cukup mencolok antara undang-undang tentang ketenagakerjaan pada negara TKI setempat dengan Indonesia terutama berkaitan dengan unsur pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan sosial bagi para TKI. Untuk itu, tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki nasib TKI adalah sbb:
a. Mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja negara negara TKI tujuan setempat untuk membicarakan penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang sering menimpa TKI.
b. Menandatangani semacam nota kesepahaman (MoU) tentang undang-undang ketenagakerjaan agar penerapan kedua undang-undang dari negara yang berbeda itu agar dapat berjalan sinergi
c. Menetapkan dan merinci prosedur standar yang dapat dipertanggungjawabkan seputar perekrutan, pengiriman, pemulangan TKI hingga pembelaan TKI di luar negeri dalam UU ketenagakerjaan atau adendumnya.
d. Menetapkan dalam UU ketenagakerjaan yang menyebutkan perjanjian G to G (pemerintah dengan pemerintah) antara Depnaker dan Deplu dalam mengatasi permasalahan seputar TKI
e. Meningkatkan koordinasi antara depkaner terhadap KBRI melalui deplu untuk meningkatkan komunikasi antara pekerja TKI dengan KBRI negara setempat.

Labels:

Rahasia Corporate Planning Menuju Go Public dalam 5 Tahun

by Eko Wahyudiharto

Tahun ke-1 :
a. Merencanakan system manajemen yang sudah berskala internasional untuk dapat diadopsi perusahaan melalui kerjasama dengan perusahaan internasional dan bantuan konsultan manajemen
b. Menyusun penetapan standarisasi produk dalam skala internasional dengan cara melakukan survey terhadap beberapa perusahaan serupa di eropa dan US. Missal: mengacu dan mendaftarkan pada Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) hingga mendapatkan peringkat scoring lulus.
c. Menyusun tim khusus internal dengan misi merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kinerja perusahaan hingga target 5 tahun kedepan menjadi perusahaan internasional

Tahun ke-2 :
a. Melaksanakan training terhadap manajemen dan pejabat terhadap total quality assessor sebagai lembaga sertifikasi produk internasional.
b. Melaksanakan agenda change agent untuk level divisi terhadap pemahaman kriteria internasional.
c. Merubah struktur organisasi bila diperlukan untuk mendukung pola perubahan manajemen serta mengimplementasikan reward & punishment yg sesuai dengan pola perubahan yang ada.
d. Menyiapkan perencanaan sertifikasi produk berkualitas domestic dan internasional

Tahun ke-3 :
a. Melakukan ekspansi internasional dengan produk garmen berkualitas hasil dari implementasi standarisasi internasional tahun sebelumnya dengan melihat kemungkinan bentuk strategi licensing, joint venture, kerja sama dan lain sebagainya
b. Melaksanakan respon, review dan evaluasi terhadap change agent dan kualitas produk melalui indikator perusahaan, seperti: kinerja keuangan perusahaan dan SDM.
c. Mendaftarkan sertifikasi produk berkualitas domestik dan internasional yang diakui seperti ISO, international patent, dan lain sebagainya

Tahun ke-4 :
a. Mencatatkan perusahaan dalam bursa saham domestik dengan prospektus perusahaan skala internasional
b. Menciptakan diversifikasi produk yang dibutuhkan dipasar internasional dengan melalui TQM serta menerapkan standarisasi internasional yang telah diadopsi sebelumnya

Tahun ke-5 :
a. Mencatatkan perusahaan dalam bursa saham internasional
b. Menambah titik2 asset di luar negeri seperti factory outlet, kantor perwakilan atau membangun pabrik di lokasi strategis yang terdekat dengan sumber bahan baku dan pengiriman.

Labels:

Internasionalisasi dan Globalisasi

Friday, October 23, 2009 by Eko Wahyudiharto

Proses terjadinya internasionalisasi:
Internasionalisasi mulanya adalah hasil evolusi dari globalisasi dibidang ekonomi dan perdagangan. Era globalisasi merupakan istilah di mana dunia tidak lagi mengenal batas (borderless) serta akselerasi hegemoni kultur yang dapat menyebabkan potensi terjadinya suatu fenomamena global dimana suatu tindakan yang dilakukan oleh negara-negara di suatu bagian negara akan berpengaruh bagi negara lain.

Globalisasi yang terjadi secara tiba-tiba menciptakan suatu krisis multidimensi yang menimpa bangsa negara tersebut ketika bangsa tersebut tidak siap. Sebaliknya. kesiapan bangsa menghadapi globalisasi akan berevolusi menjadi tahapan internasionalisasi dimana unsur2 bidang politik lebih dominan daripada ekonomi dan perdagangan. Pada akhirnya, Strategi internasionalisasi merupakan salah satu cara yang dipakai untuk menghadapi kompetisi global yang terjadi.

Hal yang mempengaruhi percepatan internasionalisasi:
1. Teknologi
a. Revolusi transportasi
b. Revolusi Komunikasi
c. Revolusi Teknnologi informasi
d. Revolusi komunikasi/informasi
2. Lingkungan
a. politik
b. ekonomi
c. hukum perundang-undangan
d. teknologi

Indikator telah menjadi organisasi internasional:
1. Beranggotakan lebih dari 1 negara
2. Memiliki misi utama yang menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas yang diatur melalui sebuah pengaturan internasional (international regulation)
3. Tiap2 anggota memiliki tujuan dan kepentingan bersama agar kepentingan masing-masing anggotanya dapat terjamin
4. mempunyai bentuk organisasi (kesekretariatan) yang permanen dengan fokus terhadap sekumpulan fungsi-fungsi tertentu seperti bidang administratif, riset dan informasi

Labels:

about


A little something about me, the author. Nothing lengthy, just an overview.

Also a link to my profile may show up here.

Dominant Traits Johari Window

66% of people think that Eko Wahyudiharto is clever
66% of people think that Eko Wahyudiharto is friendly
66% of people agree that Eko Wahyudiharto is idealistic

All Percentages

able (0%) accepting (0%) adaptable (0%) bold (0%) brave (0%) calm (33%) caring (0%) cheerful (0%) clever (66%) complex (0%) confident (0%) dependable (0%) dignified (0%) energetic (0%) extroverted (0%) friendly (66%) giving (0%) happy (0%) helpful (0%) idealistic (66%) independent (33%) ingenious (0%) intelligent (33%) introverted (0%) kind (33%) knowledgeable (33%) logical (33%) loving (33%) mature (0%) modest (0%) nervous (0%) observant (0%) organised (0%) patient (33%) powerful (0%) proud (0%) quiet (0%) reflective (0%) relaxed (0%) religious (0%) responsive (33%) searching (0%) self-assertive (0%) self-conscious (0%) sensible (33%) sentimental (0%) shy (33%) silly (0%) spontaneous (0%) sympathetic (0%) tense (0%) trustworthy (0%) warm (0%) wise (0%) witty (0%)

search

recent posts

recent comments

labels

archives

links

statistic

admin