<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener("load", function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <iframe src="http://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID=17988160776302404&amp;blogName=Arsip+Kuliah+Magister+Manajemen+S2&amp;publishMode=PUBLISH_MODE_FTP&amp;navbarType=BLUE&amp;layoutType=CLASSIC&amp;searchRoot=http%3A%2F%2Fblogsearch.google.com%2F&amp;blogLocale=en_US&amp;homepageUrl=http%3A%2F%2Fs2.wahyudiharto.com%2F" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" frameborder="0" height="30px" width="100%" id="navbar-iframe" allowtransparency="true" title="Blogger Navigation and Search"></iframe> <div></div>

Penanaman Modal Asing dan Regulasi Kebijakan Pajak Eksport Import

Monday, October 26, 2009 by Eko Wahyudiharto

Keuntungan PMA:
  1. Dengan jumlah penduduk lebih dari 220 juta orang, merupakan suatu pasar potensial dan sumber tenaga kerja yang kompetitif
  2. Lokasi indonesia pada asia tenggara yang strategis menghubungkan beberapa rute pelayaran internasional yang vital
  3. Ekonomi terbuka berorientasi pasar dengan rezim pertukaran valuta asing yang bebas
  4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994 tentang Persyaratan Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan (selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 83/2001), kepemilikan modal PMA tidak seluruhnya dikuasai oleh pihak asing. Dalam porsi yang cukup, kepemilikan diwajibkan juga untuk warga negara Indonesia atau BUMN.
  5. Melalui PMA, modal kerja dapat diperoleh terutama untuk sektor-sektor industri padat modal, dan juga PMA sektor retail dapat menjadi sarana pemasaran bagi pengusaha domestik kelas menengah
  6. Negara turut menikmati manfaat PMA melalui setoran pajaknya, baik itu dari pajak perusahaan maupun pajak pekerja asing
  7. Secara politis, pemerintah negara asal PMA umumnya lebih ”lunak” pada pemerintah RI karena ada kepentingan pengusaha-nya di Indonesia
  8. Dapat diharapkan terjadinya alih-teknologi

Kebijakan pajak import-eksport yang harus dibuat untuk mendukung proses investasi adalah:
1. Bea Masuk
  • Menambah fasilitas dan rehabilitasi terhadap peralatan untuk produksi lebih besar dari 30% dari tarif saat ini untuk jenis kapasitas, atau jenis produksi.
  • Menurunkan bea masuk lebih rendah dari 5% dari tarif saat ini sesuai dengan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI)
  • Diberikan keringanan bea masuk untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun sesuai dengan ketentuan untuk impor barang & barang modal.
  • Hendaknya pemerintah memperpanjang jangka waktu ijin impor dengan prosedur yang lebih mudah

2. Fasilitas Pajak
  • Pengurangan penghasilan lebih besar dari 30% sesuai ketentuan selama 6 tahun dari jumlah penanaman modal yang dilakukan
  • Penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat lagi
  • Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 10 tahun sesuai dengan ketentuan
  • Menaikkan 2 - 5% sedikit lebih tinggi dari pajak penghasilan dividen, atas pemberlakuan keringanan kebijakan pajak import-eksport
  • Pemberlakuan tetap Peraturan Pemerintah No. 146 tahun 2000 dan No. 12 tahun 2001 yaitu pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai untuk kegiatan impor atau penyerahan barang dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis.

3. Ekspor Manufaktur
  • Pemberlakuan Pengembalian pajak dari impor barang atau material yang diperlukan untuk pabrik pembuat barang jadi untuk diekspor
  • Pemberlakuan Pengecualian Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibeli didalam negeri, untuk dipakai dalam pabrik yang menghasilkan barang untuk diekspor
  • Perusahaan bebas mengimpor bahan baku yang diperlukan yang tidak tersedia di dalam negeri

4. Kawasan Berikat
  • Diizinkan mengalihkan produksi ke pasar dalam negeri (melalui prosedur impor biasa) minimal 50% dari ekspor keseluruhan (dalam artian nilai) atau hingga 100% dari ekspor selain dari produk akhir
  • Keringanan bea diberikan untuk mesin dan peralatan yang dipinjamkan kepada sub kontraktor yang lokasinya di luar kawasan berikat untuk jangka waktu lebih besar dari 2 tahun sesuai dengan ketentuan untuk melanjutkan proses produksi mereka
  • Penetapan Keringanan Pajak pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah pada pembelian barang untuk melanjutkan proses produksi kepada sub kontraktor yang lokasinya berada di luar atau diantara kawasan berikat
  • Kompensasi keringanan bagi kawasan berikat diatas wajib mencabut peraturan penjualan sisa atau limbah ke wilayah bea cukai Indonesia dari bahan yang digunakan dalam proses produksi

5. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Daerah Tertentu dan Industri-industri Perintis
  • Pengurangan penghasilan netto sebesar kurang dari 30% sesuai ketentuan dari jumlah penanaman modal yang dilakukan
  • Menerapkan penyusutan dan amortisasi yang lebih dipercepat lagi dari ketentuan
  • Penambahan jangka waktu Kompensasi kerugian fiskal mulai tahun pajak berikutnya hingga lebih dari 10 tahun
  • Pembebasan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada subyek pajak luar negeri menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku

Labels:

Seputar Permasalahan TKI

Saturday, October 24, 2009 by Eko Wahyudiharto

Kasus negatif terhadap TKI yang sering terjadi dan tidak mendapatkan penanganan yang sesuai ini banyak disebabkan oleh perbedaan yang cukup mencolok antara undang-undang tentang ketenagakerjaan pada negara TKI setempat dengan Indonesia terutama berkaitan dengan unsur pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan sosial bagi para TKI. Untuk itu, tindakan yang perlu diambil untuk memperbaiki nasib TKI adalah sbb:
a. Mengadakan pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja negara negara TKI tujuan setempat untuk membicarakan penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan yang sering menimpa TKI.
b. Menandatangani semacam nota kesepahaman (MoU) tentang undang-undang ketenagakerjaan agar penerapan kedua undang-undang dari negara yang berbeda itu agar dapat berjalan sinergi
c. Menetapkan dan merinci prosedur standar yang dapat dipertanggungjawabkan seputar perekrutan, pengiriman, pemulangan TKI hingga pembelaan TKI di luar negeri dalam UU ketenagakerjaan atau adendumnya.
d. Menetapkan dalam UU ketenagakerjaan yang menyebutkan perjanjian G to G (pemerintah dengan pemerintah) antara Depnaker dan Deplu dalam mengatasi permasalahan seputar TKI
e. Meningkatkan koordinasi antara depkaner terhadap KBRI melalui deplu untuk meningkatkan komunikasi antara pekerja TKI dengan KBRI negara setempat.

Labels:

about


A little something about me, the author. Nothing lengthy, just an overview.

Also a link to my profile may show up here.

Dominant Traits Johari Window

66% of people think that Eko Wahyudiharto is clever
66% of people think that Eko Wahyudiharto is friendly
66% of people agree that Eko Wahyudiharto is idealistic

All Percentages

able (0%) accepting (0%) adaptable (0%) bold (0%) brave (0%) calm (33%) caring (0%) cheerful (0%) clever (66%) complex (0%) confident (0%) dependable (0%) dignified (0%) energetic (0%) extroverted (0%) friendly (66%) giving (0%) happy (0%) helpful (0%) idealistic (66%) independent (33%) ingenious (0%) intelligent (33%) introverted (0%) kind (33%) knowledgeable (33%) logical (33%) loving (33%) mature (0%) modest (0%) nervous (0%) observant (0%) organised (0%) patient (33%) powerful (0%) proud (0%) quiet (0%) reflective (0%) relaxed (0%) religious (0%) responsive (33%) searching (0%) self-assertive (0%) self-conscious (0%) sensible (33%) sentimental (0%) shy (33%) silly (0%) spontaneous (0%) sympathetic (0%) tense (0%) trustworthy (0%) warm (0%) wise (0%) witty (0%)

search

recent posts

recent comments

labels

archives

links

statistic

admin